Gelar Pahlawan Untuk Bung Tomo dan Muhammad Natsir

Opini dimuat di Koran Tempo 11/11/08
lihat juga di http://muhammad-yasin.blogspot.com

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar kepahlawanan
kepada Bung Tomo dan Mohammad Natsir atas jasa dan perjuangannya
membangun Indonesia. Bung Tomo berjuang bersama arek-arek Surabaya
melawan penjajahan Belanda, sementara Natsir diberi gelar pahlawan
nasional tidak hanya karena ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia, tapi juga karena gagasan mosi integralnya yang membawa pada
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945, saat
kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, bersama ancaman politik dan
militer pihak asing, Natsir menjadi orang yang berjasa besar dalam
menjaga eksistensi negara Indonesia. Di tengah gempuran militer dan
upaya diplomasi Belanda membangun negara boneka yang diprakarsai oleh
Van Mook, Natsir muncul dan hadir mengarsiteki mosi integral dan
menggagalkan negara bentukan Van Mook. Melalui mosi integral, Natsir
berhasil mempersatukan kembali Republik Indonesia Serikat (RIS)
menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menobatkan
Soekarno-Hatta sebagai pemimpin.

Berkat jasanya tersebut, Natsir, yang memulai pendidikan formalnya di
HIS (Holland Inlandse School) hingga AMS (Algemene Middlebare School),
disegani dan dihormati oleh para politikus dan negarawan Indonesia,
dan hal itu juga membawa dirinya begitu dekat dengan Bung Karno, meski
secara ideologis pemikirannya berseberangan. Natsir pun sempat
menjabat Menteri Penerangan dan Perdana Menteri di masa Orde Lama.

Tak berlebihan jika Daniel Lev (Indonesianis), Anwar Ibrahim, Amien
Rais, Yusril Ihza Mahendra, dan para sejarawan Indonesia mengatakan
bahwa Natsir adalah negarawan yang berwawasan luas, bermoral jernih,
intelektual, pemikir, berpenampilan sederhana, santun, kritis, dan
berjiwa besar. Ia teladan yang langka warisan negeri ini di tengah
kondisi Indonesia saat ini yang ibarat dalam lingkaran kesesatan dalam
proses mencari identitasnya.

Kepribadian Natsir terbentuk berkat perkenalannya dengan Ahmad
Hassan–pria keturunan India asal Singapura yang kemudian menjadi ahli
agama di Organisasi Persatuan Islam (Persis)–melalui diskusi dan
percakapan seputar persoalan Islam, politik, dan kemerdekaan. Bersama
Hassan, Natsir menyelami dan memahami Islam secara mendalam yang
bercorak reformis dan moderat, jauh dari kecenderungan sikap
eksklusif, seperti yang dikembangkan ulama tradisional. Selain itu,
Natsir berguru pada Haji Agus Salim, dan Ahmad Sjoorkati, ulama asal
Sudan, pendiri Al-Irsyad.

Sebagai seorang negarawan yang berpengetahuan keagamaan luas, Natsir
sebenarnya mengimpikan negeri ini menjadi sebuah negara yang
masyarakatnya hidup dengan rukun, taat beragama, bertoleransi
(tasamuh), dan hidup dengan sejahtera. Demi mewujudkan impiannya
tersebut, Natsir mengusung konsep sebuah negara yang berdasarkan
sistem demokrasi konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang tunduk
pada konstitusi, kekuasaan negara berada pada tangan rakyat, dan
pemerintah selaku pemegang kekuasaan dibatasi oleh konstitusi dan
tidak bisa bertindak sewenang-wenang sehingga tidak melanggar hak-hak
asasi rakyat. Gagasan demokrasi konstitusionalnya Natsir ini merupakan
gradasi dari pemikiran pokoknya, yaitu teo-demokrasi.

Natsir berupaya menawarkan teo-demokrasi untuk Indonesia karena
kekhawatirannya terhadap perkembangan pengaruh sekularisme di
Indonesia yang dikembangkan oleh Soekarno dkk. Di masa awal
kemerdekaan, Soekarno ingin membangun Indonesia dengan menganut paham
Ataturkisme dan Kemalisme dengan mengusung pemikiran yang liberal dan
sekuler. Soekarno yakin bahwa harus ada pemisahan antara agama dan negara.

Hal ini ditolak Natsir. Sebab, secara teologis dan sosiologis, menurut
Natsir, agama telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan
hal ini berbeda dengan Barat, yang kemerdekaannya terbangun tanpa
keterlibatan peran agama, sehingga tidak peduli akan peran agama dalam
sebuah negara. Bagi Natsir, kemerdekaan Indonesia dibangun dan
didapatkan dengan peran agama yang kental. Pembentukan negara
Indonesia berada pada keterikatan terhadap agama. Agama merupakan
realitas hidup yang menjadi bagian dari kehidupan sosial, dan budaya
bahkan agama berperan penting serta menjadi inspirasi dan alat
mobilisasi yang luar biasa dalam melawan penjajahan, dengan
mengobarkan semangat jihad. Sehingga, bagi Natsir, mau tidak mau
politik Indonesia harus memberi peran yang sesuai bagi agama dalam
sebuah negara, dan konsep teo-demokrasi bisa menjadi gagasan yang
tepat untuk membangun negeri.

Atas dasar ini, Natsir menganjurkan bahwa nasionalisme Indonesia
mestinya bersifat kebangsaan muslimin, dan ajaran Islam menjadi
sesuatu yang tepat untuk membentuk sebuah sistem negara untuk
Indonesia. Sebab, Islam sebagai ideologi menurut Natsir adalah
lengkap, merujuk pendapat Montgomery Watt bahwa Islam is more than a
religion, it is a complete civilization.

Natsir, bersama Oemar Said, H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, dan Wahid
Hasyim, mencoba menyikapi sekularisme yang diusung Soekarno secara
arif dan inklusif dengan membangun sebuah negosiasi. Atas dasar
pemikirannya tersebut, melalui mesin politik Masyumi, Natsir berupaya
menawarkan konsep teo-demokrasi untuk Indonesia dan menghidupkan
kembali tradisi Islam di Indonesia, sebagaimana yang dipopulerkan oleh
Abdul A’la Al Maududi–pemimpin Jamaat al-Islamiyah Pakistan–melalui
karyanya Al-Khilafah wa al-Mulk (Khilafah dan Kerajaan).

Teo-demokrasi yang diusung Maududi merupakan perpaduan antara teori
demokrasi dan teokrasi dan kemudian disintesiskan dengan
prinsip-prinsip Islam. Secara esensial konsep teo-demokrasi adalah
Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi kekuasaan itu
dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain,
teo-demokrasi adalah sebuah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah
pengawasan Tuhan. Atau, seperti diistilahkan Al-Maududi, a limited
popular sovereignty under suzerainty of God (Amien Rais, 1988:23-24).
Dalam bukunya yang lain, Islamic Law and Constitution (1962:138-139),
Al-Maududi menggunakan istilah divine democracy (demokrasi suci) atau
popular vicegerency (kekuasaan suci yang bersifat kerakyatan) untuk
menyebut konsep negara dalam Islam (Asshidiqie, 1995:17).

Teo-demokrasi yang diusung Natsir tidaklah sedogmatis dan senormatif
Maududi. Natsir mengusung pemahaman yang lebih longgar, yaitu dengan
meletakkan Al-Quran bukan sebagai kitab hukum, melainkan sebagai
sumber hukum abadi. Karena sebagai sumber hukum, Al-Quran bersifat
abadi, selalu cocok untuk setiap zaman, di mana pun dan kapan pun
manusia hidup. Prinsip hukum Islam menurut dia adalah segala sesuatu
boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Ijtihad suatu keharusan bagi
umat Islam, yakni berijtihad sejauh-jauhnya tetapi harus selalu
memperhatikan yang haq dan yang batil serta yang haram dan halal.

Dengan prinsip ini, Natsir ingin mempertegas bahwa kebebasan harus ada
batasnya, sementara demokrasi sekuler menurut Natsir dapat berujung
pada berbagai musibah kemanusiaan. Tanpa intervensi wahyu, manusia
bisa terperangkap pada dorongan nafsu hewani dan anarkistis. Tesis
Natsir ini bukanlah pemahaman buta melainkan pemahamannya yang
mendalam atas teori dan praktek demokrasi sekaligus melihat dengan
jernih keterbatasannya. Teo-demokrasi adalah demokrasi yang dibimbing
oleh wahyu (Amien Rais, 1988).

Pemikiran Natsir inilah yang kemudian membawa Natsir pada posisi
bertentangan dengan Soekarno. Paham Natsir ini dianggap sebagai
sesuatu yang berbahaya, Soekarno melawannya dengan mempopulerkan
demokrasi terpimpin, kemudian Soeharto melawannya dengan demokrasi
Pancasila. Dua rezim demokrasi tersebut mengerucut pada munculnya
pemerintahan yang otoriter. Tak pelak, teo-demokrasi yang diusung
Natsir tidak lagi berkembang. Keberadaannya dipasung oleh dua rezim
Orde Lama dan Orde Baru.

Karena itu, Theo-demokrasi warisan Natsir mungkin bisa menjadi
alternatif baru di tengah kegagalan Indonesia menemukan identitasnya
dalam membangun dan menemukan identitas dirinya. Sebab, situasi dan
kondisi negara Indonesia berpijak pada proses pembentukan dan
kehidupan masyarakat secara keseluruhan memang tidak bisa lepas dari
agama. Dengan asumsi ini, sangat tepat jika konsep teo-demokrasi
gagasan Natsir ini dijadikan rujukan untuk membangun demokrasi di
Indonesia. *

Moh Yasin, mahasiswa Pascasarjana Islamic College for Advanced
Studies-Paramadina, Jakarta

One response to “Gelar Pahlawan Untuk Bung Tomo dan Muhammad Natsir

  1. Untuk Memperkaya Diskusi Kita tentang Buya M Natsir, berikut sy referensikan Pustaka Digital Buya M Natsir beralamat di http://pustakadigital-buyanatsir.blogspot.com sebagai media untuk memuat pandangan, gagasan, percik pemikiran serta tapak pergerakan Buya Mohammad Natsir dalam memandu umat dan bangsa menuju masyarakat yang dinamis dan agamis. Media ini juga didedikasikan bagi perjuangan islam ideologis demi kemaslahatan bersama umat, bangsa dan negara…salam semangat !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s