Mengantisipasi Terjadinya Sengketa Pilgub

Mengantisipasi Terjadinya Sengketa Pilgub

Oleh: Moh Yasin

Opini ini dimuat di koran Surya edisi, 22 Juli 2008
Lihat jug a di http://muhammad- yasin.blogspot. com

Berkaca dari sejarah penyelenggaraan kedaulatan rakyat di negeri ini,
bahwa hampir selama 63 tahun, pelaksanaan kedaulatan rakyat,
senantiasa dinodai dengan tindakan kekerasan, ketidakjujuran, dan
praktek politik uang.

Tercatat, Pemilu legislatif 2004 lalu melahirkan 273 sengketa atau
kecurangan yang masuk ke MK (mahkamah konstitusi), dan berlanjut pada
kecurangan-kecurang an dalam pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah
hampir merata.

Hingga saat ini tercatat ada 169 kasus sengketa pilkada di Indonesia,
mulai kasus penghitungan ulang dan penyelenggaraan pilkada ulang di
Sulsel, pencopotan Bupati Banggai kepulauan Bengkap oleh KPUD Sulteng
akibat politik uang, dan kasus penghitungan ulang hasil pilkada di
beberapa daerah lain seperti di Depok, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Fenomena ini diperkuat dengan fakta selama penyelenggaraan pesta
demokrasi, negeri ini belum pernah menghasilkan sosok pemimpin yang
berkualitas, yang mampu membawa perubahan yang nyata, baik tingkat
pemimpin lokal maupun nasional. Sehingga demokratisasi di Indonesia
belum bisa mencerminkan hakikat kedaulatan rakyat itu sendiri, dengan
prinsipnya from the people, by the people and for the people.

Hal ini menandakan ada permasalahan serius dalam proses
penyelenggaraan pilkada dan lemahnya sistem demokrasi yang sedang
berjalan di Indonesia

Secara umum, sengketa pilkada dapat dikategorikan menjadi dua yaitu
sengketa dalam proses penyelenggaraan pilkada dan sengketa hasil
pilkada. Kasus kecurangan dalam proses penyelenggaraan pilkada yang
selalu muncul adalah pencurian start kampanye, serangan fajar dan
money politic, sementara sengketa hasil pilkada berbentuk kecurangan
penghitungan suara, seperti mark-up suara atau penggelembungan suara
dan penyuapan dalam proses penghitungan.

Karenanya sudah sepantasnya pelaksanaan Pilgub Jatim, yang akan
dilaksanakan pada 23 Juli 2008, dijadikan momen penting dalam
mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi dalam nuansa kejujuran,
kedamaian dan tanpa praktik money politics. Sehingga tercipta proses
demokratisasi di tingkat daerah, dengan harapan berpengaruh positif
terhadap dinamika politik di tingkat lokal atau daerah lain.

Dengan harapan pada tahap berikutnya, stabilitas politik tingkat
nasional dapat terjaga.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pesta demokrasi, khususnya Pilgub
Jawa Timur, yang berkualitas, dan bebas dari sengketa, menurut
penulis, ada dua poin penting–secara teoritis dan praktis–yang harus
diperhatikan oleh KPUD Jatim, para pasangan Cagub, dan rakyat secara
umum sebagai pemilih.

Agar pelaksanaan Pilgub berlangsung dengan damai, jujur dan tanpa
politik uang.
Secara teoritis, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai
pihak adalah masyarakat harus mulai memahami dan mengerti mengenai
filosofi dari pilkada. Filosofi penyelenggaraan pilkada adalah sebagai
bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat pilkada seyogyanya menempatkan
rakyat (pemilih) sebagai variabel paling strategis.

Maka agar Pilgub Jatim berjalan bersih dan terhindar dari mencuatnya
potensi-potensi konflik yang ada dan mungkin ada, kelima calon
pasangan Cagub Jatim–Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono,
Sutjipto-Ridwan Hisjam, Soenarjo-Ali Maschan Moesa, Achmady-Suhartono,
Soekarwo-Saifullah Yusuf–yang sedang bersaing memperebutkan kursi
terhormat Gubernur Jatim, harus memosisikan pemilih (rakyat) sebagai
subyek. Bukan sebaliknya, mengeksploitasi rakyat dengan janji-janji
manis lewat kampanye, atau bahkan menyuapnya saat menjelang pencoblosan.

Pemahaman terhadap filosofi pilkada tersebut akan memberi kesadaran
yang mendalam terhadap masyarakat akan arti dan tujuan dari pilgub.
Dengan harapan dapat meminimalisir munculnya berbagai konflik, dan
sengketa, yang berpotensi muncul dalam proses dan pasca pelaksanaan
Pilgub.

Kemudian, dengan berpijak pada filosofi pilkada ada beberapa langkah
praktis yang bisa diterapkan demi meminimalisir atau mengantisipasi
kemungkinan- kemungkinan munculnya konflik dan sengketa dalam Pilgub Jatim.

Pertama, harus kita sadari, dalam praktek pelaksanaan pilgub di
beberapa daerah sebelumnya, politik uang masih sangat sering dijadikan
pelicin jalan menuju takhta kekuasaan. Maka tugas berat KPUD Jatim
dalam pelaksanaan pilgub kali ini adalah bagaimana menghadirkan
jajarannya mulai dari TPS sampai KPUD dengan bersih dan tidak mudah
menerima suap.

Bahkan KPUD harus bertindak tegas dengan mencopot atau memberhentikan
jajarannya apabila benar-benar terbukti melakukan pelanggaran. Sebab,
terjadinya kecurangan dan penggelembungan suara pada pilkada-pilkada
sebelumnya sebagian besar karena praktek money politic. Mustahil
kiranya Pilgub Jatim akan berlangsung dengan baik jika politik uang
masih diterapkan.

Kedua, KPU sebaiknya mengimbau terhadap para saksi dan panitia
penyelenggara Pilgub baik di TPS, PPS dan PPK agar semuanya menyimpan
dengan baik dokumen hasil penghitungan suara dan mempublikasikan di
tempat-tempat umum serta panitia penyelenggara, pengawas, saksi harus
memiliki copy-an data tersebut, agar ketika ada sengketa hasil pilgub,
KPUD dapat membuka langsung dokumen tersebut. Karena peran saksi dan
pemantau / pengawas masih sedikit dalam upaya menentukan kualitas pilkada.

Ketiga, para cagub dan cawagub sebaiknya serius dalam menyiapkan saksi
yang ditempatkan di TPS dan tingkat selanjutnya. Karena peran saksi
sangatlah sentral dalam menentukan kualitas pilgub dan adanya
pelanggaran- pelanggaran dalam pelaksanaan pilgub. Dan yang tidak dapat
dilupakan juga adalah peran aktif rakyat untuk bagaimana mewujudkan
Pilgub agar terselenggara dengan baik.

Keempat, para pasangan Cagub harus bersikap lebih dewasa dalam
berpolitik dengan mengikuti rambu-rambu yang ada dan menjauhkan dari
egoisme dan tindakan-tindakan provokasi yang bisa menyulut konflik.
Dengan lebih mengutamakan pada pemaparan visi, misi, strategi,
kebijakan dan program kerja yang sederhana dan menyentuh kepentingan
masyarakat “akar rumput”.

Meskipun potensi-potensi kecurangan dan konflik dalam penyelenggaraan
pilgub tidak bisa kita garansi tidak ada. Beberapa langkah praktis
tersebut setidak-tidaknya membantu memberi masukan mengenai proses
pesta demokrasi di tingkat daerah dengan baik dan berkualitas.

Dengan harapan tercipta pilkada langsung secara damai dan demokratis
dan meminimalisir kemungkinan timbulnya perselisihan, sengketa, dan
konflik dalam penyelenggaraan

Moh Yasin
Mahasiswa Pasca Sarjana ICAS-Paramadina Jakarta, a Branch of ICAS London

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s