Masa Depan Nasionalisme Indonesia

Masa Depan Nasionalisme

Oleh : Joni Sujono, (Mhs S-1 ICAS-Paramadina Jakarta)

Nasionalisme yang selalu kita dengung-dengungkan, baik sebagai individu ataupun sebagai sebuah entitas politik adalah sebuah proses yang belum selesai. Diibaratkan sebuah proyek kebangsaan, proyek yang bernama Nasionalisme itu belum selesai dan masih selalu berada dalam our going problem. Kalau kita runut dari dulu sampai sekarang, kelihatan betul bahwa Nasionalisme kita ini masih Nasionalisme yang ditrayek oleh negara ketika masa orde baru. Ben Anderson pernah menyebut ini dengan istilah state later nasionalism, Nasionalisme yang dipimpin oleh negara. Nasionalisme model peperti ini tentu tidak berbasis pada dimensi kewargaan yang demokratis.

Pengalaman orde baru kemarin yang sangat militeristik membuat Nasionalisme kita menjadi sangat sempit. Ketika reformasi muncul, yang berkembang kemudian bukan Nasionalisme sebagaimana proyek yang diidealkan oleh founding father kita dulu. Tetapi malah muncul Nasionalisme etnik, atau semacamnya. Muncul juga penguatan politik-politik aliran, yang dalam beberapa hal mungkin boleh disebut kebablasan. Perkembangan politik akhir-akhir ini, kita lihat bahwa polarisasi sosial maupun politik yang ada di masyarakat semakin hari semakin tajam. Isu Nasionalisme menjadi penting didengungkan kembali pada saat kita sebagai sebuah bangsa ditantang untuk bersatu.

Kawula muda juga mempunyai tantangan yang sama, karena kaum muda sulalu berhasil untuk bersatu dalam wilayah tertentu, tetapi selalu gagal untuk bersatu memilih pemimpin. Pengalaman reformasi membuktikan itu semua. Persoalan nasionalisme semakin hari semakin mengalami pendangkalan-pendangkalan, ini yang menjadi tantangan kita bersama.

Oleh karena itu, Nasionalisme ke depan ini yang harus dikokohkan adalah Nasionalisme yang berbasis pada dimensi kewargaan, civic nationalism. Civic nationalism adalah bentuk Nasionalisme yang melingkupi seluruh struktur sosio kultural masyarakat demokratis. Misalnya kalau kita melihat bagaimana pola hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks nasionalisme civic, kita akan berbicara tentang ekonomi, tentang kemandirian, tentang independensi, untuk mengatur urusan rumah tangga daerah. Islam pun harus menjadi faktor kontributif, faktor yang komplementer dalam proses ini.

Kesalahkaprahan yang muncul dari persoalan Islam di Indonesia seringkali dikarenakan cara pandangnya. Satu sisi ada sekelompok yang memandang Islam dari kacamata Timur Tengah. Islamisme kemudian dianggap sama dengan Arabisme. Tradisi Arab serta merta dianggap sebagai tradisi Islam. Islam di Indonesia kemudian menjadi sebuah persoalan dikarenakan konteks sosio kultural masyarakat Indonesia jelas berbeda dengan konteks sosio kultural masyatrakat Arab, tempat dimana Islam pertama kali lahir. Sedangkan kelompok yang lain memandang Islam dari kacamata Barat, dan mencoba untuk menerapkannya di Indonesia. Misalnya adanya pemikiran mengenai Liberalisasi Islam atau mencoba untuk mensinergikan antara pikiran-pikiran Liberal dengan dimensi di dalam Islam. Kalau hal itu diterapkan dalam konteks sosio kultural masyarakat, itu juga menjadi masalah. Pemikiran Barat berbeda dengan Islam dilihat dari sudut pandang Timur Tengah.

Bagaimana kita melihat Islam ini dari kacamata Indonesia, dalam arti bahwa keislaman kita dan keindonesiaan kita, itu menjadi dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Islam bisa bersinergi dengan upaya kita untuk membangun proyek besar yang benama Nasionalisme Indonesia, justru bila dipahami dalam konteks lokal, konteks keindonesiaan. Hal itu disebabkan karena Nasionalisme Indonesia, seperti Nasionalisme Indonesia yang dibayangkan Bung Karno dulu, adalah Nasionalisme yang mentalnya anti Liberalis, anti Kolonialisme, anti terhadap asing. Bahasanya Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian Indonesia. Ini adalah gagasan-gagasan yang genuine seorang tokoh bangsa yang bersumber dari nilai-nilai lokal. Bahwa eksperimentasi politiknya Bung Karno waktu itu gagal, kegagalannya tidak serta merta merupakan sebab dari internal, tapi juga karena konstalasi politik internasional yang berada dalam suasana perang dingin. Lepas dari hal itu, apa yang sudah dirintis atau digagas oleh Bung Karno ini bisa menjadi cerminan, bagaimana Nasionalisme yang sebenarnya kita harapkan atau paling tidak dibayangkan oleh founding father kita ini. Mengenai bangsa Indonesia ke depan.

Sementara kalau kita melihat perkembangan sosial politik Indonesia pasca reformasi dari hari ke hari semakin dangkal, makin jauh dari apa yang diharapkan oleh the founding father. Hari ini misalnya, pengentalan etnik begitu dahsyat, pengentalan agama menjadi begitu kuat, kemudian separatisme mengancam di beberapa tempat. Separatisme juga menjadi isu penting, karana buku apa pun kita baca mengenai Nasionalisme, di dalam hak esensial, adalah konsep tentang bolders, konsep tentang batasan teritori. Karena memang ada batasan hakiki dari konsep Nasionalisme yang terkait dengan teritori sebuah negara.

Repotnya, hari ini tantangan yang kita hadapi adalah globalisasi, sedangkan globalisasi ciri mendasarnya adalah bolderless, tak berbatas. Ketika Islam ditafsirkan dari perspektif Barat, dia tidak akan bisa menghadapi arus besar globalisasi yang semacam ini. Padahal kalau globalisasi ini dibiarkan, dia akan menggerus Nasionalisme kebangsaan Indonesia. Dia harus ditahan. Tetapi dihadang juga tidak mungkin. Kita mengikuti globalisasi sepenuhnya tidak mungkin, tapi kita membenturkan diri dengannya juga tidak mungkin. Pilihan yang paling realistis adalah menunggangi arus globalisali, dan membelokkannya sesuai dengan kepentingan negara bangsa Indonesia. Itulah maksud pentingnya membangun Nasionalisme yang berbasis pada pewargaan Indonesia. Nilai-nilai, tradisi-tradisi yang berkembang saat ini harus di revitasisasi untuk mengokohkan Nasionalisme ini. Bukan Nasionalisme yang kemudian dikendalikan oleh negara sebagaimana pengalaman pada orde baru.

Partai politik kita pada sisi ini cukup memberikan harapan, seekstrem apa pun ideologi politik mereka. Cuma memang kadang kala, yang agak berbahaya adalah adanya ketidaknyambungan antara ideologi politik dengan tindakan politik. Hal itu disebabkan karena ideologi politik di partai lebih merepresentatif apa yang disebut nisbat-nisbat ideologis. Nisbat-nisbat ideologis ini yang lebih merepresentasi konsituen. Misalnya, karena konstituennya ini ngak pernah shalat, atau mereka ini non Muslim, atau kita anggap kalau Islam, Islam abangan. Jadi lebih karena itu, bukan karena mempunyai political steam point yang jelas.

Yang kedua, ketika kita menggunakan istilah ideologi politik yang ketat, hal itu tidak akan kita jumpai di partai-partai. Karena kalau kita lihat dari seluruh files-nya partai, apa yang disebut sebagai ideologi politik itu adalah set of belife and we life, hanya seperangkat keyakinan dan gagasan, tidak lebih dan juga tidak kurang. Karena ketika harus diturunkan kepada level yang lebih bawah, hal ini tidak ada pada partai-patai itu. Padahal kalau kita bicara soal ideologi dari sisi konseptual, mestinya dasar-dasar teologi, filosofi, juga strateginya harus ada. Contoh kasus misalnya polemik seputar RUU APP kemarin. Kita bisa melihat, betapa kacau balaunya konstalasi politik kita dikaitkan dengan ideologi politik partai. Soal undang-undang Penanaman Modal Asing yang hari ini sedang direvisi. Political steam point-nya kelihatan, tapi kenapa kemudian undang-undang itu bisa lolos?

Tantangan ke depan yang mendesak untuk kita hadapi adalah bagaimana membangun nasionalisme kewargaan atau civic nationalism, yang demokratis, yang berbasis pada konteks sosio kultural masyarakat, sehingga memunculkan adanya penghargaan terhadap pluralitas, perhargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang kemudian muncul di masyarakat.

Akomodasi terhadap multikulturalisme menjadi hal yang tidak bisa ditolak lagi. Pada level politik, artrikulasinya harus dimainkan oleh partai-partai, dilanjutkan dengan pembentukan ideologi politik yang lebih operasional, yang tidak lagi sekadar rentetan nilai-nilai yang menghiasi AD ART, plat form, tetapi dia juga harus diterjemahkan ke dalam program-program politik yang konsisten. Kalau semua ini bisa kita lakukan, niscaya masa depan nation state Indonesia akan lebih cerah.[]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s