Kegelisahan Demokrasi di Indonesia

Kegelisahan Demokrasi

Oleh : Joni Sujono, (Mhs S-1, ICAS-Paramadina Jakarta)

Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa kita ini adalah berkah yang tiada tara. Sehingga andaikan kita, sebagai masyarakat bangsa ini salah menerjemahkan, rahmat kemajemukan, pluralitas itu justru menjadi awal mula malapetaka.

Demokratisasi yang membuka jalan kepada munculnya semangat Nasionalisme untuk dapat menuju kepada kemakmuran atau kepada kehancuran sebuah bangsa, sedikitnya ditentukan oleh tiga poin. Yang pertama adalah mantapnya lembaga-lembaga sipil. Yang ke dua adalah tatanan politik dari para pemimpin atau elit-elit politik. Sedangkan yang ketiga adalah, ini bersifat tak langsung, yaitu tingkat perkembangan sosial masyarakat dan ekonomi masyarakat.

Dalam tataran praktis, ada dua penggolongan dalam memotret keberdemokrasian suatu negara, yaitu demokrasi matang dan demokrasi tanggung. Dalam konteks Indonesia, kita meletakkannya dalam kategori sudah matang berdemokrasi atau demokrasi kita masih tanggung, setengah-setengah. Dua-duanya memberikan konsekuensi. Jika negara ini digolongkan sebagai negara yang berdemokrasi matang, dalam proses transisi demokrasi yang sekarang kita lagi usung, ada beberapa tolak ukur yang harus kita gunakan sebelum kita menyimpulkan. Di antaranya adalah tolak ukur tentang periodesasi kepemimpinan nasional kita sampai kepimimpinan di tingkat lapangan, bupati, gubernur, walikota, apakah sudah terpilih lewat mekanisme ceck and balances, sudah sesuai dengan mekanisme tata acara demokrasi, atau sebaliknya.

Sejarah kepemimpinan Indonesia mencatat bahwa presiden-presiden tetelah zaman Bung Karno dan Pak Harto, terjadi yang disebut pematangan demokrasi. Meskipun samua berakhir dengan baik. Bung Karno tidak happy ending, Pak Harto terjungkal, digantikan Pak Habiebie. Pak Habiebie demikian juga, kemudian Gus Dur. Gus Dur kemudian diganti Bu Mega. Bu Mega hanya dua setengah tahun, juga tidak indah dalam landing-nya. Diganti oleh Yudhoyono-Kalla, sampai saat ini. Tapi semua pergantian, meskipun getir itu, telah mengalami sebuah cara yang kita anggap demokrasi pada tolak ukur sekarang ini. Hal tersebut memberikan kesan bahwa Indonesia termasuk negara dalam kategori menuju tansit demokrasi ke arah pematangan.

Hal inilah yang akan manjadi starting point mala petaka bagi bangsa kita, kalau yang terjadi di republik ini bercirikan demokrasi tanggung, setengah-setengah. Ciri-cirinya adalah partisipasi politik massa luar biasa meningkatnya. Yang kedua kebebasan pers menemukan masa puncak keemasannya. Nyaris pers bebas bukan main. Lembaga sipil yang mengatur kehidupan demokrasi dan kehidupan sipil, belum cukup matang, dan ditambah dengan para elit politik dan pemimpin di puncak piramida politik lama-lama merasa tidak nyaman terhadap demokrasi, atau merasa terancam terhadap arus keras demokrasi. Itu yang disebut dengan demokrasi tanggung.

Kalau kita lebih cenderung kepada perkembangan terakhir dari demokrasi tanggung ini, inilah awal mala petaka itu. Dalam demokrasi tanggung, lembaga-lembaga sipil, lembaga-lembaga madani, lembaga-lembaga semacam parlemen, kemudian semacam pers, LSM, kelas menengah dan seterusnya itu, dalam posisi lemah.

Pemilu deselenggarakan, tetapi masih penuh dengan kecurangan. Pengadilan bisa dibeli, birokrasi tetap korup, pers juga belum melembaga. Sehingga pers yang bebas, yang mestinya menjadi instrumen demokrasi lebih tercitrakan sebagai pengeras suara kelompok modal. Pers yang didengung-dengungkan sudah menemukan puncak keemasannya dalam menyiapkan masyarakat madani, justru menjadi instrumen penting bagi kepentingan elit tertentu, yang dimotori oleh pemodal, kelompok modal. Kebebasan pers yang kita inginkan menjadi angkatan ke lima atau angkatan ke berapa itu, nanti kita merasa cemas, getir. Kemudian pers yang ujung-ujungnya kebebasan itu dimanfaatkan atau tepatnya dirampas oleh kepentingan-kepentingan pemilik modal. Sehingga pers kemudian gagal mencitrakan dirinya sebagai wahana untuk menempatkan secara seimbang seluruh alur air bah aspirasi masyarakat. Cenderung senang untuk memblejetin, borok-borok, sisi-sisi “memalukan” dalam tubuh negara ini. Hal itu cukup membuat kita geleng-geleng kepala mengenai masalah-masalah ini.

Kita mencatat dengan agak sedih bahwa masa yang kita sebut sebagai masa pembebasan nasional atau kemerdekaan harganya cukup mahal. Hal itu dikarenakan masih banyaknya perdebatan yang belum selesai tentang bentuk negara dan siapa yang lebih berperanan dalam sejarah, kemudian terjadinya perbedaa-perbedaan tentang bentuk negara dan tentang siapa-siapa yang menempati posisi pemerintahan, yang berujung pada pemberontakan regional di beberapa daerah. Kita saksikan dengan sedih ada Permesta, DI TII, dan yang paling memalukan sudah tentu Black September, G 30 S. Tapi persatuan kita tidaklah tercabik, tapi setidaknya saat itu sudah ada ide federalisme. Sesungguhnya bukan barang yang baru bila pada saat itu menginginkan adanya federalisme. Tahapan berikutnya adalah muncullah sebuah era yang menyuburkan berbagai kritik, era orde baru, muncul untuk menyelamatkan persatuan bangsa ini. Mereka menggunakan Pancasila sebagai simbol untuk perekat persatuan.

Pada zaman orde baru, Pancasila dijadikan alat pemersatu, simbolisasi, dan sejarah mencatat itu berhasil. Dengan segala kekurangannya, harus diakui itu berhasil. Bahwa ada riak-riak ketidak setujuan, itu soal lain. Hanya dalam bingkai mempersatukan republik ini. Sehingga pemberontakan-pemberontakan yang sifatnya federalisme kedaerahan, atau tipisnya nasionalisme muncul ke permukaan dan menjadi kekuatan laten. Angkatan bersenjata saat itu keras, kepemimpinan kita saat itu dianggap dominan dan otoriter. Sehingga kalau terjadi di daerah-daerah ingin memisahkan diri, pasti kemudian tentara dikirim untuk menumpas itu, dan itu berhasil. Semu atau tidaknya biarlah sejarah yang mencatat.

Periode berikutnya adalah lahirnya orde reformasi. Pertama, ciri khasnya adalah menghilangkan praktek otoriter, KKN, dan seterusnya. Adanya reformasi itu adalah tetap menginginkan adanya persatuan nasional dan Nasionalisme. Di sinilah titik balik terhadap gugatan publik, terhadap semakin tipisnya Nasionalisme, justru ketika reformasi sudah digenggaman kita. Justru ketika demokrasi sudah ada di depan kita, justru ketika kita sudah menorehkan sejarah bahwa demokrasi benar-benar di genggaman kita. Benarkah sinyalemen atau gugatan bahwa demokrasi yang kita raih ini, yang kita sebut demokrasi matang atau demokrasi ijon, itu semua mengarah pada ini semua, dan ujung-ujungnya justru malapetaka jika kemudian Nasionalisme semakin semu, semakin kabur, semakin tipis.

Sebuah catatan mengenai demokrasi bahwa rakyat semakin bosan, jenuh. Terjadinya berbagai Pilkada, seluruhnya hampir saban 8 bulan sekali, rakyat berbondong-bondong, berbagi warna-warna bendera, ideologi politik dan sebagainya. Para tetangga, terkadang saling mengernyitkan dahi, sehingga tidak ada waktu bagi bangsa dan rakyat kita untuk menyatakan demokrasi yang bersifat kebersamaan, mengasah Nasionalisme.[]

One response to “Kegelisahan Demokrasi di Indonesia

  1. Bagus kamu punya tema, suatu dilema kegelisahan kaum demokrasi. Aku juga membuat menyerupai dengan temamu.
    Silahkan lihat judul Madani Pancasilais atau Madani Qurani.
    Thanks
    Amron.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s