MEMILIH PEMIMPIN YANG IDEAL

opini dimuat di koran Suara Karya edisi, 2 september 2008
lihat juga di http://muhammad- yasin.blogspot. com

Oleh Moh Yasin

Pascakemerdekaan RI 1945, estafet kegagalan kepemimpinan negara
Indonesia tidak pernah mengalami titik terang, mulai dari kegagalan
politik dan ekonomi di era pemerintahan Soekarno, kegagalan tinggal-
landas di era pemerintahan Soeharto, serta kegagalan demokratisasi
dan lunturnya ideologi di tangan para pemimpin Indonesia era
reformasi hingga sekarang.

Berkali-kali pesta demokrasi digelar di negeri ini, menghabiskan
APBN triliunan rupiah, namun rakyat tak kunjung menemukan sosok
pemimpin yang bisa membawa pada kedamaian, kesejahteraan, keadilan,
kemakmuran, dan sekaligus menjadi teladan atau panutan rakyat. Yang
ada hanya rituspergantian pemimpin yang diwarnai dengan kecurangan,
kekerasan, suap- menyuap, dan sikap ketidakdewasaan dalam
berpolitik. Meminjam istilah Olle Tornquist, proses demokrasi di
Indonesia sejauh ini, hanya menghasilkan demokrasi kaum penjahat,
dengan melahirkan para negarawan yang lebih menonjolkan kepentingan
pribadi dan golongan ketimbang kepentingan rakyat sebagai pemilik
kedaulatan.

Proses demokrasi yang buruk tersebut tak lepas dari
kecenderungan masyarakat Indonesia yang masih rendah akan pendidikan
politik, sehingga tidak mau berpikir panjang dalam menjatuhkan
pilihan kepada sosok pemimpin dalam sebuah penyelenggaraan pesta
demokrasi. Rakyat masih mudah tertipu dengan hal-hal yang bersifat
iming-iming, janji-janji manis, dan pemberian imbalan materi yang
bersifat sesaat.

Seolah masyarakat lupa bahwa falsafah Jawa telah memberi
petunjuk yang jelas mengenai kriteria seorang pemimpin yang bisa
membawa Nusantara ini pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Falsafah Jawa mengajarkan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin
jika ia mendapatkan wahyu kedaton. Raja-raja kerajaan Jawa
mendapatkan wahyu kedaton berkah dari kekuatannya yang luar biasa,
raja tidak lain adalah para “super jago” atau orang pilihan. Dalam
konteks negara demokrasi, raja tidak lain adalah presiden. Sementara
wahyu yang harus didapat dari presiden adalah berupa dukungan rakyat
mayoritas. Untuk itu, wahyu presiden tidak lain adalah rakyat karena
dalam sistem demokrasi suara rakyat adalah suara Tuhan.

Lantas siapakah yang berhak menjadi seorang pemimpin? Siapakah
yang berhak mendapatkan wahyu berupa dukungan rakyat mayoritas?
Falsafah Jawa mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan monopoli beberapa
orang, sebab Tuhan memberi kesempatan kepada siapa saja. Untuk itu
yang berhak menjadi seorang pemimpin adalah mereka yang selalu
berupaya, berusaha, dan berjalan menuju kesempurnaan. Orang yang
demikianlah nantinya yang berhak menjadi pemimpin.

Tepat pada 2009, rakyat, Indonesia akan dihadapkan pada
persoalan menentukan pemimpin baru untuk periode lima tahun. Agar
rakyat tidak lagi keliru dalam menentukan pemimpin, ada beberapa
kriteria dan konsep dalam kepemimpinan Jawa yang kiranya perlu
diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Kriteria dan konsep tersebut
dapat ditafsirkan dan dirumuskan dalam konteks negara modern atau
negara penganut demokrasi.

Dalam Serat Wulang Reh dijelaskan, seorang pemimpin apabila
tidak memahami tanda-tanda kehidupan kepemimpinannya cenderung tidak
punya arah. Pemimpin yang demikian cenderung cinta dan mengabdikan
hidupnya hanya pada kekuasaan, harta, dan jabatan. Bahkan buta akan
kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran dan keadilan rakyatnya.

Gadjah Mada, orang yang sukses membawa kemajuan Nusantara,-
mengerti akan apa arti sebuah kepemimpinan, bagaimana cara
membangunnya dan bagaimana cara menjalankan kepercayaan- ,telah
memberi peninggalan pada masyarakat Jawa mengenai sosok pemimpin
ideal dan kunci keberhasilan sebuah negara. Menurutnya, pemimpin
besar harus memiliki enam kriteria, abhikamika simpatik, prajna arif
dan bijaksana, ustada proaktif, atmasampat berkepribadian luhur,
sakya samanta bisa mengontrol, aksuda parisakta akomodatif dan
cerdik dalam berunding, dan stabilitas adalah kunci keberhasilan
membangun sebuah negara.

Gadjah Mada juga mewariskan lima cara yang harus dimiliki
seorang pemimpin besar dalam menjalankan roda kepemimpinan,
handayani hanyakra purana senantiasa memberi motivasi pada bawahan,
madya hanyakrabawa dekat dengan rakyat dan selalu terlibat dalam
pelaksanaan pengambilan keputusan, ngarsa hanyakrabawa menjadi
teladan bagi rakyatnya, ngarsa bala wicara menggunakan cara yang
cerdas, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan kepemimpinan, ngarsa
dana
upaya memiliki pengabdian dan pengorbanan yang besar demi
rakyat dan negara.

Selain peninggalan ajaran Gadjah Mada, seorang pemimpin yang
baik, menurut falsafah Jawa adalah mereka yang mau meneladani
perwatakan alam atau ajaran hasta brata. Yaitu, ajaran yang dipetik
dari serat rama jarwa berupa ajaran keteladanan kepemimpinan delapan
dewa yakni, Dewa Endra, Dewa Surya, Dewa Bayu, Dewa Kumara, Dewa
Baruna, Dewa Yama, Dewa Candra, dan Dewa Brama.

Ajaran hasta brata terdiri dari delapan perwatakan alam, yaitu
seorang pemimpin harus; (1) berwatak bumi, seorang pemimpin harus
suka berderma, memberi dan menerima sebagaimana watak bumi (2)
berwatak air, seorang pemimpin harus punya sikap rendah hati,
tenang, dan lemah lembut (3) berwatak angin, seorang pemimpin harus
mengerti persoalan masyarakat, karena ia akan menghadapi berbagai
persoalan dan kebijakan penting (4) berwatak lautan, pemimpin harus
luas hati, siap menerima keluhan dan siap menerima beban yang berat
tanpa keluh kesah (5) berwatak rembulan, pemimpin harus selalu
memberi penerangan pada siapa pun dengan keindahan religiusitas dan
spiritualitas (6) berwatak matahari, pemimpin harus memberi daya,
energi, kekuatan atau power terhadap rakyatnya (7) berwatak api,
pemimpin harus selalu bisa menyelesaikan masalah dengan adil dan
tidak pilih kasih dan (8) berwatak bintang, seorang pemimpin harus
mempunyai kepribadian luhur dan cita-cita yang tinggi (Arwan Tuti
Artha, Satria Pinili, hlm. 12-15).

Ajaran hasta brata ini merupakan ajaran yang diberikan oleh
Prabu Rama Wijaya kepada Prabu Wibisana sebelum naik tahta ke
Kerajaan Alengka. Dan delapan ajaran hasta brata itu dijadikan
sebagai pedoman bagi perilaku raja-raja besar agar seorang pemimpin
menjadi sosok pemimpin yang adil, berwibawa, arif dan bijaksana.

Ajaran falsafah Jawa tentang kriteria pemimpin ini mungkin bisa
menjadi solusi baru untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat
agar rakyat tidak lagi sembrono dan bisa menimbang secara matang
dalam menetapkan sosok pemimpin yang sempurna, terutama pada Pilpres
2009 nanti, yang sejauh ini masih tarik ulur dalam wacana antara
sosok pemimpin muda dan pemimpin tua dalam kepemimpinan Indonesia
mendatang.

Moh. Yasin. Penulis adalah peneliti pada pusat studi Islam dan kenegaraan PSIK-Paramadina, Mahasiswa Pasca Sarjana ICAS-Paramadina, Jakarta, A Branch of ICAS-London

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s